DPR: Buat Apa Motor dan Mobil Listrik Kalau Anggaran Pertanian Turun

Agronews.id, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin menyayangkan penitipan anggaran di sektor pangan yang turun hingga 50 persen. Padahal menurut dia saat ini Indonesia tengah menghadapi ancaman serius akibat cuaca ekstrem el nino dan juga dinamika politik global.

Karena itu, sebaiknya, pemerintah menambah anggaran pangan khususnya yang berkaitan dengan pupuk subsidi ketimbang mengalokasikan anggaran untuk mensubsidi kendaraan motor dan mobil listrik.

"Selama 5 tahun ini anggaran pangan mengalami penurunan sementara subsidi yang tidak penting seperti motor dan mobil listrik selalu dianggarkan. Apa gunanya itu semua sementara rakyat kita butuh pupuk yang disubsidikan," ujar Andi Akmal dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian, Rabu, 30 Agustus 2023.

Mengenai hal ini, Andi Akmal mengaku sudah berulangkali melakukan protes terhadap tim anggaran pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia tidak setuju apabila anggaran kementan hanya sebesar 14,6 triliun.

"Saya menyampaikan protes keras kepada bu Menteri Keuangan dan Bappenas kenapa seperti ini Padahal kita ada masalah krisis pangan, ada masalah pada kemiskinan di pedesaan sebagai penggerak ekonomi domestik," katanya.

Senada dengan Andi Akmal, Anggota Komisi IV lainya dari Fraksi PDIP, Yohanis Fransiskus Lema alias Ansy Lema menyayangkan turunnya anggaran kementan dari yang tadinya 15,3 triliun menjadi 14,6 triliun.

"Saya ingin menegaskan saja bahwa dalam rancangan undang-undang RAPBN 2024 yang menyebutkan alokasi 108,8 triliun untuk pengembangan pertanian dan kesejahteraan petani, itu anggaran buat Kementerian Pertanian di 2024 hanya 14,6 triliun, turun dari sebelumnya 15,3 triliun. Jadi kalau dibuat presentase Kementerian Pertanian itu mendapatkan 13 persen dari 108 triliun," katanya.

Dengan turunnya anggaran tersebut, Ansy menyebut kebijakan pertanian sejauh ini belum mencapai titik revolusioner karena anggaran yang ada hanya 13 persen. "Kesimpulan saya kebijakan pertanian kita belum revolusioner progresif dan visioner, sehingga kita perlu letakkan betul bahwa di Kementerian Pertanian ini besarnya cuma 13% dari 108,8 triliun," jelasnya.