Agronews.id, Jakarta - Pemerintah Indonesia di bawah Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program swasembada pangan sebagai langkah strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. 

Dengan target waktu empat sampai lima tahun, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat produksi pangan domestik khususnya beras agar dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri. 

Upaya ini menurut Ketua Program Studi Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Universitas Lampung, Sumaryo, sejatinya bukan hal baru.  

Oleh karena itu, target Presiden Prabowo untuk swasembada beras dalam waktu singkat menurut Sumaryo bukanlah hal yang mustahil untuk direalisasikan. Asalkan, pemerintah harus serius mengurai beberapa kendala.

“Salah satu kendala utama dalam mencapai swasembada beras adalah ketimpangan penguasaan lahan. Saat ini, sekitar 80% lahan produktif dikuasai oleh kurang dari 200 pengusaha, sementara 80 juta petani hanya mengelola sekitar 20% lahan tersebut,” kata Sumaryo saat dihubungi, Selasa (5/11).

Ketersediaan sarana irigasi menurutnya juga merupakan komponen penting dalam mendukung produktivitas. Di dua periode masa pemerintahan Joko Widodo, beberapa daerah telah berhasil membangun bendungan dan waduk untuk irigasi. Pada pemerintahan sekarang, ia berharap memiliki komitmen melanjutkan pengembangan sarana irigasi terutama di wilayah-wilayah sentra produksi padi.

Selain itu, keberhasilan swasembada sangat bergantung pada sumber daya manusia yang terlatih. Saat ini, petani, terutama yang berusia di atas 50 tahun, masih membutuhkan pendampingan dari tenaga penyuluh. 

"Ada penurunan jumlah tenaga penyuluh akibat pensiun, sehingga rekrutmen dan peningkatan kapasitas penyuluh menjadi prioritas untuk menjamin keberlanjutan program di lapangan," imbuhnya.

Dukungan pemerintah dalam bentuk ketersediaan pupuk subsidi yang tepat sasaran juga tetap harus menjadi perhatian utama. Meski program subsidi pupuk sudah berjalan, menurut Sumaryo pemanfaatannya sering kali tidak sampai kepada petani yang benar-benar membutuhkan. 

Karenanya, ia mendorong pemerintah memasifkan penggunaan pupuk organik sebagai bagian dari pertanian berkelanjutan, meskipun diperlukan waktu untuk membangun kapasitas pertanian organik yang mampu bersaing secara produktivitas.

"Perlu diingat juga bahwa, swasembada beras harus dibarengi dengan program diversifikasi pangan dengan konsumsi pangan non beras sehingga menurunkan konsumsi beras/kapita. Menurut data BPS September 2023, konsumsi beras per kapita kita sebesar 6,81 kg/bln berarti hampir 82 kg/tahun," ujar Sumaryo.

Oleh karena itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiaman pada Raker Komisi IV DPR RI, Selasa, 5 November 2024 mengatakan bahwa Kementan telah menyiapkan sejumlah program untuk mencapai target swasembada. 

"Kementan telah menyiapkan sejumlah program yang terdiri dari pompanisasi sejuta hektare, optimalisasi lahan 360 ribu hektare, cetak sawah 3 juta hektare, transformasi pertanian tradisional ke modern, dan pelibatan petani milenial dan Gen Z," ungkap Amran.

Indonesia menurut Sumaryo pernah mencapai swasembada beras pada tahun 1984-1985 dan tahun 2017, 2019, 2020, terakhir 2021. Namun, dinamika perubahan cuaca seperti El Nino dan masalah lahan menurutnya menjadi tantangan yang harus diatasi.

Melalui sinergi seluruh pihak, mulai dari kementerian, lembaga, hingga masyarakat petani, Sumaryo yakin dan mendukung upaya Kementerian Pertanian agar Indonesia dapat kembali mencapai swasembada beras dan memperkuat kemandirian sektor pangan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.