Melalui Pelaporan LTT, Penyuluh Pertanian Siap Capai Swasembada Pangan

Agronews.id, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) secara masif yang didukung oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di seluruh Indonesia. Upaya ini dimonitor langsung oleh Penanggung Jawab (PJ) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 109/Kpts/PW.020/M/03/2025 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan.

Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat sistem pelaporan LTT sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan nasional. Pelaporan ini menjadi instrumen penting dalam memantau perkembangan pertanaman padi serta sebagai dasar perencanaan berbagai program pertanian.

Saat memberikan arahan pada acara Coaching Pelaporan LTT, Senin (14/05/2025) Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti menyampaikan bahwa keberhasilan program LTT membutuhkan sinergi kuat antara seluruh elemen pertanian, baik di pusat maupun daerah. 

“Data yang masuk dari lapangan akan langsung terintegrasi melalui aplikasi pelaporan harian e-Pusluh. Dengan data yang real-time dan akurat, kita bisa mengantisipasi kebutuhan petani, terutama saat musim tanam dan menghadapi risiko kekeringan,” ujar Kabadan Santi.

Selain itu, Pelaporan harian LTT wajib disampaikan oleh para penyuluh maksimal pukul 13.00 WIB setiap hari melalui aplikasi e-Pusluh berbasis Android. Selanjutnya, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) wajib melakukan verifikasi paling lambat pukul 14.00 WIB. Proses ini menjadi kunci utama dalam pemantauan dan pengambilan kebijakan terkait ketahanan pangan, tambah Kabadan Santi.

Sementara, pembagian tugas pelaporan dilakukan oleh penyuluh sesuai wilayah masing-masing untuk memastikan kelancaran dan ketepatan waktu pelaporan. Evaluasi capaian LTT dilakukan secara bulanan oleh Koordinator BPP sebagai bagian dari peningkatan kualitas data.

Target LTT ditetapkan secara nasional dan didistribusikan hingga ke tingkat kecamatan. Selanjutnya, Koordinator BPP mengalokasikan target desa kepada masing-masing penyuluh. Sebagai langkah penguatan koordinasi, dibahas pula pembentukan unit kerja berbasis Balai Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSIP) di tingkat provinsi.

Kabadan Santi menambahkan, selain pelaporan, penyuluh juga berperan dalam mendampingi petani untuk identifikasi lokasi dan luas tanam, serta pengelolaan sarana produksi seperti benih, pupuk, dan pengendalian hama. Sedangkan optimalisasi lahan rawa dan pembukaan sawah baru menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan produksi padi.

Meski demikian, pelaporan digital melalui e-Pusluh masih menghadapi kendala seperti gangguan server dan keterbatasan akses di beberapa wilayah. Penyempurnaan sistem dan percepatan pemberian akses terus didorong untuk memudahkan penyuluh dalam melakukan pelaporan.

Kementan mencatat adanya penurunan capaian LTT pada Januari dan Februari 2025. Oleh karena itu, pengetatan batas waktu pelaporan diterapkan, meskipun tantangan geografis tetap menjadi perhatian utama. Diharapkan, melalui koordinasi yang lebih intensif antara penyuluh dan koordinator, akurasi data serta efektivitas program LTT dapat terus meningkat.

Dengan penguatan sistem pelaporan dan sinergi seluruh pihak, Kementan optimistis dapat mencapai target swasembada pangan nasional secara berkelanjutan, tandasnya. (WY/NF)