Kementan Perkuat Peran Penyuluh Papua Barat Lewat Sosialisasi Inpres Swasembada Pang

Agronews.id, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia terus memperkuat upaya percepatan swasembada pangan nasional dengan memaksimalkan peran penyuluh pertanian sebagai ujung tombak di lapangan. 

Komitmen ini ditegaskan dalam Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 yang digelar di Auditorium Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari, Papua Barat Daya, pada Sabtu (26/7/2025).

Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) melalui Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan). 

Acara ini diikuti oleh para penyuluh serta perwakilan Dinas Pertanian dari tingkat kabupaten, kota, dan provinsi se-Papua Barat dan Papua Barat Daya secara hybrid, baik daring maupun luring.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada pangan sangat bergantung pada kontribusi aktif penyuluh di lapangan.

"Inpres ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem penyuluhan nasional. Penyuluh adalah pahlawan di garis depan, mereka yang memahami tantangan petani secara langsung dan menjadi motor perubahan menuju kedaulatan pangan," ujar Mentan Amran.

Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti, mengungkapkan bahwa melalui Inpres ini, peran penyuluh akan semakin terintegrasi dengan arah kebijakan nasional. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pengalihan status kepegawaian penyuluh dari daerah ke pusat mulai 2026.

"Ini bukan hanya tentang restrukturisasi, tetapi tentang menyatukan langkah dan visi. Dengan seluruh penyuluh menjadi bagian dari struktur pusat, pendampingan kepada petani bisa lebih fokus, terkoordinasi, dan berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian," jelas Santi.

Sementara itu, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Tedy Dirhamsyah, menyampaikan bahwa Inpres ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden RI untuk mempercepat kemandirian pangan nasional, khususnya pada komoditas strategis seperti padi.

"Salah satu poin penting dalam Inpres adalah penugasan kepada Menteri Pertanian untuk menarik penyuluh dari struktur daerah ke pusat. Ini dilakukan agar kebijakan dari pusat dan pelaksanaannya di daerah bisa selaras dan terintegrasi," terang Tedy.

Tedy juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor serta mobilisasi penyuluh sebagai agen perubahan dalam penerapan teknologi dan inovasi pertanian. 

Ia menyampaikan bahwa saat ini Indonesia mencatatkan cadangan beras terbesar dalam sejarah, mencapai 4,3 juta ton, sebagai modal kuat menuju swasembada pangan.

Lebih lanjut, Kementan terus menjalankan sejumlah program prioritas, seperti pencetakan sawah baru seluas 225.000 hektare secara nasional, optimalisasi lahan rawa dan non-rawa, hingga perbaikan sistem irigasi untuk meningkatkan intensitas tanam.

"Kami juga mendorong pemanfaatan lahan kering lewat program kompanisasi dengan target satu juta hektare serta memberikan bantuan benih unggul, agar petani bisa tanam dua hingga tiga kali dalam setahun," tambahnya.

Tedy berharap sosialisasi ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor serta mempersiapkan penyuluh sebagai motor utama dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan Indonesia.