Kementan Perkuat Peran Penyuluh untuk Lawan Hoaks dan Jaga Citra Positif Pertanian

Agronews.id, Jakarta - Di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap disusupi rumor dan kabar tidak berdasar, Kementerian Pertanian (Kementan) mengambil langkah strategis untuk menjaga kredibilitas program dan menjaga kepercayaan publik. Salah satunya dengan menggelar Rapat Konsolidasi Penderasan Informasi Pembangunan Pertanian yang dilaksanakan secara daring, Senin (25/8/2025).

Kegiatan yang diinisiasi Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) ini menjadi forum penyamaan langkah bagi para penyuluh di seluruh Indonesia. 

Tujuannya bukan sekadar koordinasi, melainkan menggalang kekuatan narasi berbasis fakta untuk melawan penyebaran hoaks di sektor pertanian.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa banyak informasi keliru yang sengaja dimunculkan untuk menciptakan persepsi negatif terhadap pemerintah. Salah satunya terkait isu kelangkaan beras dan tuduhan bahwa Kementan tidak serius mengatasi persoalan harga.

"Sejak awal kami bekerja keras menekan harga melalui operasi pasar 1,3 juta ton. Harga dikendalikan, petani dilindungi, rakyat tidak dibebani. Ini bukan sekadar program, ini bentuk nyata kepedulian pemerintah," ujar Mentan Amran dalam pernyataan resmi yang disampaikan dalam rapat tersebut.

Lebih lanjut, Amran menyebut keberadaan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) turut mendongkrak kesejahteraan petani, dan bahkan menjadi salah satu alasan kuat mengapa Indonesia tidak lagi bergantung pada impor beras.

"Di 13 provinsi, harga beras sudah mulai turun. Tapi tentu, masih ada pihak-pihak yang terganggu oleh kebijakan ini, terutama yang selama ini diuntungkan dari tata niaga yang tidak adil," kata dia.

Dari sisi kelembagaan, Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menyoroti pentingnya posisi penyuluh sebagai mata dan telinga Kementan di lapangan. Menurutnya, penyuluh harus mampu menjadi jembatan informasi, sekaligus agen yang mengoreksi narasi menyesatkan.

“Penyuluh tahu kondisi riil. Kalau ada hoaks tentang beras oplosan atau pupuk langka, mereka bisa hadirkan fakta. Kita tidak bisa lagi membiarkan isu berkembang sepihak,” kata Idha.

Salah satu pendekatan yang kini dikampanyekan Kementan adalah strategi LCS (Like, Comment, Share). Para penyuluh didorong untuk aktif menyebarkan konten positif, memberikan komentar edukatif, dan melaporkan akun-akun yang menyebar informasi palsu.

Kepala Pusluhtan, Tedy Dirhamsyah, menyebut konsolidasi ini sebagai langkah penting untuk menguatkan jejaring komunikasi publik di sektor pertanian. Menurutnya, penyuluh kini tak cukup hanya memberikan penyuluhan teknis, tapi juga harus melek digital dan mampu mengelola opini publik.

“Media sosial itu senjata dua arah. Kalau kita diam, narasi negatif akan terus mendominasi. Maka penyuluh harus tampil, berbicara, menunjukkan apa yang benar terjadi di lapangan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Komunikasi, Imam Wahyudi, menyebut bahwa konten negatif harus segera direspons secara sistematis, bukan dibiarkan menjadi viral tanpa bantahan.

"Kalau ada konten menyesatkan, jangan sekadar menyimak. Berikan komentar, luruskan dengan data. Jangan pula kita menyebarkan kembali hal-hal yang justru memperbesar kebingungan," tegas Imam.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Media Digital Kementan, Syarifah Hanoum, mengingatkan penyuluh agar lebih selektif dalam berinteraksi di media sosial. Ia menyoroti fenomena konten Menteri Pertanian yang kerap dipotong dan disalahartikan oleh akun-akun besar.

“Kalau ada video yang diplintir, jangan di-like, apalagi di-share. Laporkan saja. Tapi sebaliknya, bantu viralkan konten petani bahagia, panen raya, distribusi pupuk, dan hal-hal yang memperkuat narasi positif,” kata Syarifah.

Ia juga menambahkan bahwa regulasi pupuk bersubsidi kini sudah lebih sederhana dan mudah diakses petani, hal yang patut digaungkan oleh para penyuluh di kanal digital masing-masing.

Konsolidasi ini menegaskan bahwa komunikasi pertanian kini bukan hanya urusan pemerintah pusat. Dari desa hingga kota, dari lahan hingga layar ponsel, penyuluh pertanian menjadi aktor penting dalam menjaga kepercayaan publik, meluruskan informasi, dan menumbuhkan optimisme nasional.(*)