Sinergi Kementan dan Pemkot Tarakan Tingkatkan Produksi Pertanian melalui CSR dan Perkebunan

Agronews.id, JAKARTA - Dalam upaya mempercepat realisasi program Cetak Sawah Rakyat (CSR) serta mendorong pengembangan perkebunan berkelanjutan, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya CSR  dan optimalisasi lahan sebagai solusi nyata untuk menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tantangan alih fungsi lahan dan perubahan iklim.

“Cetak sawah dan optimalisasi lahan adalah kunci untuk menjamin ketersediaan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani”, ujar Mentan Amran.

Terpisah, Kepala Badan PPSDMP, Idha Widi Arsanti menyampaikan bahwa SDM memegang peran yang sangat penting dalam perkembangan pertanian, karena menjadi faktor utama dalam peningkatan produktifitas dan ketahanan pangan.

Menindaklanjuti, Pusat Penyuluhan Pertanian beberapa waktu telah melakukan langkah strategis dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang menghadirkan Walikota Tarakan, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Kepala Dinas Pertanian Kota Tarakan dan perwakilan Direktorat Jenderal Lahan Irigasi Pertanian (Ditjen LIP).

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Tarakan, Khairul menyampaikan bahwa Pemerintah Kota telah menyiapkan tambahan lahan sekitar 300 hektare untuk program CSR tahun 2026, hasil dari verifikasi lapangan seluas 228,22 hektare.

Sementara, Dinas Pertanian Kota Tarakan melaporkan bahwa pembentukan Brigade Pangan telah mencapai 51 kelompok, masing-masing mengelola lahan sekitar 200 hektare. Tak hanya itu, sektor perkebunan rakyat juga mulai digerakkan dengan 52 hektare lahan yang disiapkan oleh 15 kelompok tani untuk mengembangkan komoditas potensial seperti kakao, kopi, kelapa dalam, dan jeruk siam.

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, I Gusti Made Ngurah Kuswandana, menegaskan bahwa peran Brigade Pangan dan penyuluh pertanian sangat krusial dalam mewujudkan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.

Sedangkan perwakilan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Ditjen LIP) menyampaikan bahwa DIPA Tahun 2026 akan terbit lebih awal, yakni pada November 2025, sehingga daerah dapat menyiapkan Survei Investigasi Desain (SID) sejak dini untuk mempercepat pelaksanaan program.

Terakhir, perwakilan dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) menginformasikan bahwa pada tahun 2025 dialokasikan 202 ton dolomit untuk 202 hektare lahan cetak sawah di Kota Tarakan. Adapun kegiatan tahun 2026 akan diperluas dengan mencakup komoditas hortikultura dan perkebunan, sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh petani.

Kedepannya, Kementan menargetkan penyelesaian konstruksi 202 hektare cetak sawah pada November 2025, dilanjutkan dengan penetapan SK lokasi CPCL 2026 pada Desember 2025, dan tanam perdana tahap baru pada Januari 2026. Langkah-langkah terukur ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pusat dan daerah bukan sekadar koordinasi administratif, tetapi menjadi gerakan nyata untuk memperkuat kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani di wilayah perbatasan seperti Kota Tarakan.

Sebagai informasi, Kota Tarakan kini masuk radar utama Kementerian Pertanian (Kementan) untuk tahun 2025 - 2026. Beragam program prioritas dijalankan di daerah ini, mulai dari Optimalisasi Lahan (Oplah), CSR, hingga pembentukan Brigade Pangan. Tak hanya itu, Kementan juga fokus memperkuat perkebunan rakyat seperti kopi, kakao, dan kelapa sawit, serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) lewat pengembangan peternakan dan unggas.

Menutup kegiatan tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian menegaskan komitmennya untuk melakukan pendampingan intensif bagi penyuluh dan Brigade Pangan di lapangan. Setiap perkembangan akan dilaporkan secara berkala setiap bulan kepada Kepala Badan  BPPSDMP sebagai bentuk pengawalan langsung dari pusat. (HK/NF)