Dukung Program BP, Kementan Minta Penyuluh Aktif Kawal Data Simluhtan

Agronews.id, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong transformasi pertanian nasional menuju model bisnis yang profesional, produktif, dan menguntungkan. Salah satu upaya strategis yang kini sedang digencarkan adalah Program Brigade Pangan (BP), yang mengintegrasikan pendampingan penyuluh, kelembagaan, dan pemanfaatan alsintan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman selalu menegaskan bahwa BP bukan hanya program fisik saja. Akan tetapi cerminan visi besar pertanian Indonesia di masa depan. Program BP akan menjadi garda terdepan dalam mengelola dan mengoptimalkan lahan pertanian secara modern, profesional, dan terampil, dengan menjalankan usaha yang berorientasi bisnis dan menghasilkan pendapatan serta keuntungan. 

"Program ini tidak hanya meningkatkan produksi pangan nasional, tetapi juga menciptakan ekosistem agribisnis modern yang memberdayakan generasi muda,” jelas Mentan Amran.

Mendukung pernyataan Mentan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti menyampaikan bahwa keberhasilan BP akan sangat ditentukan oleh kualitas data yang dihimpun pendamping penyuluh, sebagai ujung tombak di lapangan.

Penyuluh bukan hanya agen perubahan, tapi motor penggerak. Kalau ingin petani naik kelas, penyuluh harus duluan naik kapasitas. Program BP sangat bergantung pada keaktifan dan ketepatan pelaporan oleh penyuluh pertanian, ucap Kabadan Santi.

Sementara, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Tedy Dirhamsyah menekankan kepada para penyuluh pertanian agar menjadi motor penggerak di lapangan. Libatkan petani, gapoktan, dan generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam Program BP.

Para penyuluh pendamping Program BP agar mendorong inovasi teknologi dan digitalisasi pertanian. Hal ini untuk meningkatkan efisiensi produksi dan peningkatan Indeks Pertanaman, ujar Tedy.

Pada acara Ngobrol Asyik Bareng Penyuluh (Ngobras) Volume 25, Selasa (5/8/2025) menghadirkan narasumber Ketua Kelompok Substansi Kelembagaan Petani, Acep Hariri yang mengupas tuntas proses bisnis Program BP serta peran vital penyuluh didalamnya.

Acep menjelaskan bahwa Program BP telah dirancang sebagai model pertanian kolektif berbasis kelembagaan. Dimana 15 petani tergabung dalam satu kelompok untuk mengelola lahan seluas 200 hektare yang berasal dari kombinasi optimalisasi lahan (Oplah) dan Cetak Sawah Rakyat (CSR). Sedangkan untuk target produktivitas ditetapkan minimum 5 ton per hektare.

Program BP bukan sekadar tanam panen saja, melainkan model bisnis pertanian yang melibatkan perencanaan, kemitraan, pendanaan, serta pelaporan terstruktur. Sehingga semua ini bergantung pada validitas data dari penyuluh pertanian, ujar Acep.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kualitas input data dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan), yang telah menjadi sistem utama dalam pelaporan aktivitas penyuluhan dan data petani. Oleh karena itu, penyuluh tidak hanya dituntut untuk melakukan pendampingan teknis, tetapi juga bertanggung jawab dalam pengelolaan data administratif kelembagaan, identifikasi lahan, pencatatan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga penginputan laporan produksi. 

Program BP bukan hanya menjawab tantangan produktivitas, tetapi juga menjadi jawaban atas regenerasi petani, seperti yang pernah disampaikan Menteri Pertanian “Program BP adalah jawaban atas tantangan regenerasi petani," imbuhnya. (FB/NF)